[Webinar] Tinjauan Etika Kedokteran Terkait Inovasi Medis untuk Menjadi Standar Pengobatan Kedokteran

Share

Pembicara:

dr. Pukovisa Prawiroharjo, SpS
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)

Moderator:
dr. Muhammad Hardhantyo MPH
Ketua PPI Taipei Medical University

Tulisan ini merupakan rangkuman dari rangkaian Webinar: Road to Indonesian Scholar Scientific Summit 1.0
Video dapat dilihat di: https://youtu.be/FNReAYLUfvU

Editor: M. Khari Secario

 

Di tengah perkembangan teknologi dan inovasi yang bergerak pesat, membuat bidang kesehatan tak luput dari berbagai klaim penemuan yang dianggap memberikan hasil positif. Hanya saja klaim tersebut harus tersandung dengan “kode etik” yang berlaku di dunia kedokteran. Panduan yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai pasien malah menimbulkan polemik dan keraguan atas dukungan inovasi di dunia kesehatan.

Dugaan tersebut dibantah oleh dr. Pukovisa yang menyatakan bahwa iklim inovasi kesehatan di Indonesia saat ini sangat kondusif. Contohnya dapat dilihat dari dukungan permenkes mengenai uji klinis, izin edar, perpres tentang industrialisasi kesehatan, serta jaminan kesehatan nasional. Lebih lanjut, beliau juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana profesi kedokteran menjaga tradisi keilmuan dari sisi riset dan etika berperilaku.

 

Prinsip Utama Kedokteran

Pada prinsipnya, misi seorang dokter adalah untuk menolong manusia dari penderitaan, menyelamatkan nyawa, ataupun hal lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Meskipun pada kenyataannya hal-hal seperti malpraktik atau klaim superlatif tetap ada dikarenakan oleh ulah oknum tertentu. Fenomena seperti ini bukanlah hal yang baru. Pada kode etik kedokteran barat bahkan dapat ditelusuri hingga abad ke-5.

Indikasi negatif yang coba dibendung saat itu, terhambat oleh keterbatasan pemahaman penegak hukum terhadap ilmu kedokteran. Sehingga untuk membuktikan adanya permasalahan seperti malpraktik dibutuhkan orang-orang yang juga bergerak di bidang yang sama. Ide tersebut kemudian melahirkan sebuah code of conduct (seperti Formula Comitis Archiatrorum) yang harus dipatuhi oleh dokter.

Saat ini kode etik tersebut diatur oleh World Medical Association dalam bentuk deklarasi Helsinki beserta amandemennya tentang uji klinis. Secara umum deklarasi Helsinki terkait uji klinis terbagi dua:

  • Mengenai obat: terdapat tahap preklinik (dilakukan pada hewan) dan klinik (pada manusia). Tahapan klinik ini pun terbagi lagi dalam 4 fase (sebagian menyebutkan 3): Fase 1 untuk penentuan keamanan; fase 2 untuk mengamati efek samping, dosis, farmakokinetik dan farmakodinamiknya; dilanjutkan oleh fase 3 untuk memastikan khasiat dan klaim; baru akhirnya memasuki fase terakhir yaitu izin edar dan post-marketing surveillance
  • Mengenai alat kesehatan: memiliki fase yang lebih singkat seperti kepastian keamanan, pengujian secara umum, dan post-marketing. Poin ini juga berlaku bagi inovasi metode kesehatan.

Namun dalam beberapa kasus khusus, uji klinis ini dapat mengikuti kearifan budaya setempat. Seperti metode pengobatan tradisional Cina yang diatur khusus oleh pemerintahnya. Sehingga jika ada beberapa khasiat yang sudah lebih dulu diketahui tidak perlu lagi melalui tahap preklinik.

 

Kode Etik Terkait Inovasi Kesehatan

Uji klinis mutlak diperlukan sebagai jaminan atas perlindungan pasien. Hal ini pun sejalan dengan deklarasi Helsinki yang turut menjaga martabat manusia sebagai objek percobaan yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri sempat terjadi polemik atas klaim alat kesehatan dan metode pengobatan sebagaimana yang baru-baru ini terdengar.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun sebenarnya telah memiliki kode etik tersendiri dan telah diperbaharui pada 2012 silam. Tidak luput, setiap dokter di Indonesia harus bijak dalam menyikapi penemuan baru. Hal ini tertuang dalam pasal 6 kode etik:

Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Dijelaskan oleh dr. Pukovisa lebih lanjut bahwa definisi mengumumkan jatuh kepada dokter sebagai peneliti. Sedangkan menerapkan diperuntukkan bagi dokter yang juga menggunakan hasil penelitian pihak lain.

Dalam perkembangannya, kode etik yang berlaku di tiap negara cenderung berbeda. Tergantung kebutuhan dan kondisi negara tersebut. Tetapi dr. Pukovisa juga menekankan persamaan yang melandasi kode etik-kode etik tersebut. Pada akhirnya perbedaan ini menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin WMA untuk membuka wawasan para anggotanya. Beliau pun mengisahkan pengalamannya mempresentasikan etika penanganan pasien yang sudah masuk keadaan terminal di Indonesia pada pertemuan tersebut.

 

Akar Polemik Inovasi Kesehatan

Dalam praktiknya, dokter diharuskan untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada pasien terkait kondisi medis dan pilihan tindakan yang dapat diambil. Terlebih jika pilihan yang ada mengharuskan tenaga medis mendapatkan persetujuan dari pihak pasien sebelum melakukan penanganan.

Namun kenyataannya untuk dapat memberikan pemahaman secara penuh pada pasien merupakan hal yang hampir mustahil. Bahkan bagi pasien yang sangat pintar sekalipun. Ini karena permasalahan medis bisa berasal dari banyak faktor sehingga membuatnya kompleks.

Hal yang sama juga berlaku pada inovasi-inovasi di bidang kesehatan. Apa yang dilakukan oleh seorang peneliti hanya dapat sepenuhnya dimengerti oleh rekan sejawat yang juga berkecimpung di bidang yang sama. Inovasi yang diajukan seharusnya mendapatkan umpan balik ataupun kritik dari para kolega.

Karena kita berbicara secara ilmiah, maka wadah yang tepat adalah publikasi di Jurnal yang terpercaya dan memiliki komunitas yang kuat. Sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk memperbaiki kekurangan, memiliki basis ilmu yang baik, serta dapat diujikan pada manusia. Tentu menjadi tidak elok jika hasil inovasi kita langsung dikomunikasikan kepada publik yang jelas tidak memahami apa-apa.

Dalam konteks alat kesehatan misalnya, dr. Pukovisa menduga polemik yang muncul dikarenakan perbedaan cara pandang terhadap penemuan. Beliau mencontohkan bahwa bagi peneliti dengan latar belakang teknik atau sains terapan cenderung merangkai/memodifikasi alat yang kemudian dibuktikan secara kinerja. Proses ini kemudian menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sehingga merasa perlu untuk mempublikasikannya. Sedangkan di dunia kedokteran segala sesuatunya dilakukan dengan asas kehati-hatian.

Beliau mencontohkan jika pasien tidak merasakan ada ketidak-nyamanan, maka bukan berarti tidak ada yang salah dengan pasien. Tidak pula bisa mengklaim bahwa pasien telah sembuh. Dalam contoh lain misalnya seorang dokter menemukan metode cara menyuntik pasien yang baru, bukan berarti pasien baik-baik saja jika tidak terindikasi apapun.

Salah satu hal yang juga harus dihindari adalah efek placebo. Dimana kondisi baik atau nyaman hanya berdasarkan sugesti/pikiran pasien. Contoh yang paling populer adalah bagaimana masyarakat awam mempercayai khasiat air yang dicelupkan sebuah batu bertuah ke dalamnya.

 

Penutup

Fenomena lain seperti banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri tidak ada kaitannya dengan permasalahan kode etik. Secara kemampuan pun tidak berarti bahwa dokter di Indonesia tidak memiliki kemampuan yang sama baiknya dengan dokter di luar negeri.

Faktanya, dokter-dokter dari luar negeri banyak yang mencari ilmu ke Indonesia dalam beberapa hal seperti penanganan malaria dan TBC. Kekurangan di Indonesia pada akhirnya hanya dalam bentuk komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, ataupun keterbatasan pilihan metode pengobatan/alat.

Klaim-klaim positif termasuk testimoni pasien pada suatu inovasi juga harus disikapi dengan bijak. dr. Pukovisa mengingatkan bahwa etika kedokteran tidak terbatas dengan relasi dokter-pasien saja. Tetapi juga bagaimana kebiasaan dan integritas sang dokter turut menentukan.

Polemik terkait inovasi kesehatan baru-baru ini pun pada akhirnya justru meningkatkan kesadaran atas penegakan kode etik. Bukan karena menjegal inovasi, atau adanya persaingan bisnis. Tetapi agar pelayanan kesehatan pada masyarakat tetap dapat dipertanggung jawabkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share