Akhirnya Mendikbud RI Angkat Suara tentang Pejabat Pendidikan di Taiwan

Share

Mataram, NTB (Juli 2017) – Kabar momentum pasca shalat Shubuh berjamaah di masjid Islamic Center pagi ini (10/7)  menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pelajar di Taiwan. Pasalnya setelah pelaksanaan shalat Shubuh, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan (PPI Taiwan) yang diwakili oleh L. Tri Wijaya N. Kusuma selaku ketua umum, berhasil menjalin komunikasi berupa diskusi singkat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P. untuk membahas urgensitas keberadaan pejabat yang menangani bidang pendidikan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan.

L. Tri Wijaya mengaku bahwa dalam diskusi tersebut ia menceritakan kondisi realita pelajar Indonesia di Taiwan, serta manfaat apa saja yang dapat diperoleh pelajar di Taiwan jika ada pejabat pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan urusan advokasi beasiswa, perlindungan hukum, serta hubungan pelajar Indonesia di Taiwan yang sebatas hanya people to university atau university to university, belum sama sekali menyentuh hubungan government to government. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pola hubungan government to government sangatlah dibutuhkan bagi keberadaan pelajar di suatu negara. Sebab, dengan demikian nantinya akan ada harmonisasi aturan hukum (rule of law) yang jelas antara pelajar dengan universitas tempat belajar, juga pelajar dengan pemerintah Taiwan melalui perpanjangan tangan pemerintah Indonesia (dalam hal ini KDEI).

“Karena One China Policy tidak mungkin jika di Taiwan ada Atdikbud ya,” ujar Mendikbud

Dari satu pernyataan tersebut sepertinya pupus harapan untuk memiliki pejabat bidang pendidikan di Taiwan, karena memang Taiwan, Hongkong, dan Macau masih bagian dari Tiongkok. Hanya saja mereka selaku entitas politik yang mandiri di bawah naungan Tiongkok dapat mengurus rumah tangga internalnya sendiri, meski sebatas pada urusan kebudayaan, perdagangan (termasuk tenaga kerja) serta kerjasama non-politik lainnya.

Akan tetapi, jika kita tinjau lebih lanjut dari tugas rutin Atdikbud (Atase Bidang Pendidikan) secara umum berikut:

  • Meningkatkan kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, IPTEK antara kedua negara;
  • Menyelenggarakan pendidikan bahasa dan kebudayaan Indonesia di negara tempat bertugas;
  • Menyampaikan saran dan rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
  • Mengikuti pertemuan mengenai pendidikan, kebudayaan, IPTEK dalam wilayah akreditasinya;
  • Membina para pelajar, mahasiswa dan karyasiswa di negara tempat bertugas dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat negara tempat bertugas;
  • Membina, memfasilitasi, berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Sekolah Indonesia di negara tempat bertugas;
  • Membantu menyalurkan bantuan beasiswa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan kepada para pihak penerima di negara tempat bertugas;

(Disadur dari Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0466/MPK.A/RMS/KP/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditujukan Kepada Duta Besar RI di Kuala Lumpur)

Hampir seluruh tugas rutin tersebut mudah saja dijalankan fungsinya oleh KDEI (di bidang/biro apapun itu, tergantung kebijakan Kepala KDEI). Apalagi Taiwan di era ini tidak hanya mengelola hubungan ekonomi saja dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang menurut Professor Samuel Ku dalam karya tulisnya Indonesia’s Relations with China and Taiwan: from Politics to Economics dikenal dengan Economic Diplomacy. Tapi lebih dari itu, Taiwan telah menerapkan beberapa investasi soft power, tak terkecuali pada Indonesia.

Di mana penjelasan lebih lanjut tentang soft power adalah: Bagi Tiongkok, soft power diartikan dengan segala sesuatu di luar bidang militer dan dunia keamanan. Yang berarti tak hanya terkotak di bidang kebudayaan dan hubungan sosial saja, lebih dari itu bisa diambil celah hubungan ekonomi, bantuan sosial (aid), dan juga investasi, serta partisipasi dalam organisasi multilateral (Kurlantzick, 2007).

Mendikbud bersama Ketua PPI Taiwan

Dan anggapan tersebut seperti gayung bersambut ketika L. Tri Wijaya menanyakan lebih lanjut tentang kemungkinan adanya pejabat bidang pendidikan untuk pelajar di Taiwan kepada Prof. Muhajir Effendy. Beliau pun menegaskan, “Jika kondisinya sudah urgent begitu ya silakan saja menunjuk salah satu pihak di KDEI, yang sudah punya work permit (dapat diartikan sebagai home-staff dari KDEI di Taipei) untuk dilibatkan sebagai pejabat pendidikan.”

Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menyiratkan sebuah pesan bahwa sudah waktunya KDEI untuk mengatur strategi bagaimana menanggapi secara konkret usulan pelajar Indonesia yang ada di Taiwan sejak beberapa tahun yang lalu, baik melalui PPI Taiwan maupun organisasi mahasiswa lainnya. Sehingga L. Tri Wijaya pun mengatakan, “Selanjutnya yang akan kita (PPI Taiwan) lakukan adalah, secepatnya membuat laporan resmi dari hasil pertemuan dengan pak Menteri hari ini (10/7) kepada Kepala KDEI, bapak Robert James Bintaryo, untuk mendapatkan tanggapan serius ke depannya.”

(Ozh/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share