Lampiran Surat Ketetapan Bamus PPI Taiwan

No. 015/TAP/ST/BAMUS-PPI/X/2016

Tentang Kode Etik PPI Taiwan

 

KODE ETIK

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TAIWAN

 

 

PENDAHULUAN

 

Bahwa terciptanya sistem keorganisasian yang dinamis, harmonis dan demokratis sangat ditentukan oleh kualitas kinerja kelembagaan yang memiliki komitmen, moralitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya. Tugas yang diemban oleh PPI Taiwan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademis pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu adalah dengan mengutamakan persahabatan, kesetiakawanan, gotong-royong, dan toleransi serta bebas dari kepentingan suku, ras, agama, golongan, status sosial, maupun politik tertentu. Hal ini bukan merupakan hal yang mudah dan diperlukan kesungguhan dalam menjalankan roda organisasi PPI Taiwan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Musyawarah PPI Taiwan bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota Badan Musyawarah maupun Pengurus PPI Taiwan selama masa jabatan aktif.

Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis tentang peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Badan Musyawarah dan Pengurus PPI Taiwan.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

ISTILAH DAN PENGERTIAN

 

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami peraturan tata tertib dan etika organisasi PPI Taiwan, dipandang perlu memberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam Kode Etik ini. Istilah-istilah yang dipakai dalam Kode Etik ini antara lain:

(1)  Organisasi ini adalah organisasi mahasiswa Indonesia di Taiwan yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan, dan selanjutnya disebut PPI Taiwan.

(2)  AD/ART PPI Taiwan ialah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Taiwan.

(3)  Kode Etik PPI Taiwan ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Badan Musyawarah dan Pengurus PPI Taiwan dalam masa jabatan aktif.

(4)  Pengurus, ialah seluruh anggota biasa yang menduduki jabatan struktural dalam struktur organisasi kepengurusan PPI Taiwan dalam masa jabatan aktif.

(5)  Bamus ialah Badan Musyawarah PPI Taiwan.

(6)  Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud di dalam AD/ART PPI Taiwan.

(7)  Musyawarah ialah semua jenis musyawarah, sebagaimana dimaksud di dalam AD/ART PPI Taiwan.

(8)  Rahasia ialah rencana kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh pihak – pihak di luar struktur organisasi PPI Taiwan.

Pasal 2

TUJUAN

 

Kode Etik PPI Taiwan bertujuan untuk:

(1)  menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas PPI Taiwan;

(2)  mengatur dan melindungi kepentingan Anggota Bamus dan Pengurus dari tindakan pihak lain yang berakibat merugikan organisasi PPI Taiwan.

 

Pasal 3

FUNGSI

 

Kode Etik PPI Taiwan berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas AD/ART dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari Anggota Bamus dan Pengurus PPI Taiwan:

 

 

BAB II

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA ORGANISASI

 

Pasal 4

DEFINISI KEANGGOTAAN

 

(1)  Keanggotaan PPI Taiwan diatur di dalam AD pasal 11 dan ART pasal 9.

(2)  Pencabutan keanggotan PPI Taiwan diatur di dalam ART pasal 10.

 

Pasal 5

KEANGGOTAAN BAMUS

 

(1)  Persyaratan menjadi anggota Bamus adalah tercantum pada AD pasal 13 dan ART pasal 13.

(2)  Anggota Bamus tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus di dalam partai politik selama masa jabatan aktif.

(3)  Anggota Bamus tidak diperkenankan untuk menggunakan kekuasaannya di dalam Bamus untuk kepentingan partai politik.

(4)  Anggota Bamus yang memiliki jabatan strategis (Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Komisi, dan Koordinator Bamus Wilayah) di dalam kepengurusan Bamus masa jabatan aktif, tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan strategis di organisasi Indonesia lain di Taiwan.

 

Pasal 6

KEANGGOTAAN PENGURUS PPI TAIWAN

 

(1)  Persyaratan menjadi pengurus PPI Taiwan adalah tercantum dalam ART pasal 18

(2)  Jajaran kepengurusan PPI Taiwan dipilih dan ditentukan oleh Ketua Umum PPI Taiwan seperti yang dimaksud pada ART pasal 18, dilakukan melalui rekrutmen terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3)  Pengurus PPI Taiwan tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus di dalam partai politik selama masa jabatan aktif.

(4)  Pengurus PPI Taiwan tidak diperkenankan untuk menggunakan kekuasaannya di dalam PPI Taiwan untuk kepentingan partai politik.

(5)  Pengurus PPI Taiwan yang memiliki jabatan strategis (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Divisi) di dalam kepengurusan PPI Taiwan masa jabatan aktif, tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan strategis di organisasi Indonesia lain di Taiwan.

 

 

BAB III

KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB

 

Pasal 7

KEPRIBADIAN

 

Anggota Bamus dan Pengurus PPI Taiwan berkewajiban untuk memiliki kepribadian sebagai berikut:

(1)       percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(2)       menjunjung tinggi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

(3)       mematuhi hukum, peraturan, perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia dan Taiwan;

(4)       taat kepada AD/ART PPI Taiwan dan hierarki hukum yang tercantum di dalam AD pasal 10;

(5)       menjunjung tinggi kejujuran dan kebijaksanaan guna tercapainya visi dan misi serta program kerja organisasi;

(6)       memiliki integritas tinggi;

(7)       bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Bamus atau Pengurus PPI Taiwan;

(8)       menyajikan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan fakta;

(9)       dilarang keras menyalahgunakan jabatan atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada PPI Taiwan; dan

(10)    tidak dibenarkan mencemarkan nama baik sesama Anggota Bamus, Pengurus PPI Taiwan, anggota PPI Taiwan, atau organisasi lain.

 

Pasal 8

TANGGUNG JAWAB

 

Anggota Bamus dan Pengurus PPI Taiwan bertanggung jawab untuk:

(1)  melaksanakan tugasnya;

(2)  menjunjung tinggi kehormatan organisasi; dan

(3)  mengupayakan kemajuan organisasi.

 

BAB IV

PENYAMPAIAN PERNYATAAN DAN PENGGUNAAN JABATAN

 

Pasal 9

PENYAMPAIAN PERNYATAAN

 

(1)  Pernyataan yang disampaikan dalam sidang, rapat, konsultasi, atau musyawarah adalah pernyataan dalam kapasitasnya sebagai Anggota Bamus atau Pengurus PPI Taiwan.

(2)  Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.

 

Pasal 10

PERWAKILAN KEGIATAN DI LUAR ORGANISASI

 

(1)  Kegiatan luar organisasi yang bersifat mengundang dan/atau bekerjasama dengan PPI Taiwan, dapat diwakili oleh Bamus atau Pengurus PPI Taiwan terkait, dengan kapasitasnya sebagai pemangku jabatan terkait.

(2)  Perwakilan Bamus atau Pengurus PPI Taiwan terkait yang mewakili PPI Taiwan untuk hadir dalam kegiatan organisasi luar, wajib dengan sepengetahuan Pimpinan Bamus dan persetujuan Ketua Umum PPI Taiwan.

(3)  Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan pribadi.

 

Pasal 11

PENGGUNAAN WEWENANG

 

(1)  Penggunaan wewenang sebagai pemangku jabatan di dalam Bamus atau Kepengurusan PPI Taiwan, untuk keperluan pribadi/golongan, dan/atau tidak berhubungan dengan kepentingan PPI Taiwan, adalah merupakan pelanggaran kode etik.

(2)  Anggota Bamus dan Pengurus PPI Taiwan tidak diperkenankan menggunakan wewenangnya untuk merubah dan/atau mengatur sistem kerja organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

(3)  Bamus dan Pengurus PPI Taiwan dilarang untuk menyalahgunakan jabatan yang dimiliki untuk melakukan tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme, dalam bentuk material maupun moril, dalam lingkup organisasi maupun di luar organisasi.

 

BAB V

KETENTUAN SIDANG, RAPAT, DAN MUSYAWARAH

 

Pasal 12

KEHADIRAN SIDANG, RAPAT, DAN MUSYAWARAH

 

(1)  Anggota Bamus dan Pengurus PPI Taiwan harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap sidang, rapat, dan/atau musyawarah yang menjadi kewajibannya baik secara fisik maupun melalui media elektronik.

(2)  Ketidakhadiran Anggota Bamus dan/atau Pengurus PPI Taiwan baik secara fisik maupun melalui media elektronik dalam sidang, rapat dan/atau musyawarah yang menjadi kewajibannya sebanyak tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu tiga bulan, tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah merupakan suatu pelanggaran kode etik.

(3)  Ketidakhadiran Anggota Bamus dan/atau Pengurus PPI Taiwan baik secara fisik maupun melalui media elektronik yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan sidang, rapat, dan/atau musyawarah yang menjadi kewajibannya dengan alasan apapun, adalah merupakan pelanggaran kode etik.

 

Pasal 13

ETIKA SIDANG, RAPAT, DAN MUSYAWARAH

 

Selama sidang, rapat, dan/atau musyawarah berlangsung setiap anggota harus menjaga sopan santun, ketertiban, dan mematuhi segala tata tertib sidang, rapat, dan/atau musyawarah.

 

BAB VI

PERANGKAPAN JABATAN

 

Pasal 14

PERANGKAPAN JABATAN DALAM BADAN MUSYAWARAH

 

(1)  Anggota Bamus yang tidak diperkenankan untuk melakukan perangkapan jabatan strategis di organisasi Indonesia lainnya di Taiwan seperti yang dimaksud pada ART pasal 13 ayat (7), antara lain:

(a)  Pimpinan Bamus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris;

(b)  Ketua Komisi Bamus; dan

(c)  Koordinator Bamus Wilayah

(2)  Pimpinan Bamus tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan strategis dan jabatan lainnya di organisasi Indonesia lain di Taiwan, kecuali jika diminta oleh organisasi lain yang bersifat sebagai perwakilan karena jabatannya sebagai Pimpinan Bamus.

(3)  Anggota Bamus yang merangkap jabatan di organisasi Indonesia lainnya di Taiwan sebelum masuk ke dalam kepengurusan Bamus masa jabatan aktif, wajib meminta izin kepada Pimpinan Bamus.

(4)  Anggota Bamus yang ingin merangkap jabatan di organisasi Indonesia lainnya di Taiwan saat masih menjabat di dalam kepengurusan Bamus masa jabatan aktif, wajib meminta izin kepada Pimpinan Bamus.

(5)  Anggota Bamus yang ikut serta di dalam kegiatan organisasi lain harus selalu mengutamakan tugasnya sebagai Bamus PPI Taiwan.

 

Pasal 15

PERANGKAPAN JABATAN DALAM KEPENGURUSAN PPI TAIWAN

 

(1)  Pengurus PPI Taiwan yang tidak diperkenankan untuk melakukan perangkapan jabatan strategis di organisasi Indonesia lainnya di Taiwan seperti yang dimaksud pada ART pasal 18 ayat (4), antara lain:

(a)  Ketua Umum;

(b)  Wakil Ketua Umum;

(c)  Sekretaris Jenderal;

(d)  Sekretaris;

(e)  Bendahara; dan

(f)   Ketua Divisi

(2)  Ketua Umum PPI Taiwan yang disebutkan di dalam ayat (1) tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan strategis dan jabatan lainnya di organisasi Indonesia lain di Taiwan, kecuali jika diminta oleh organisasi lain yang bersifat sebagai perwakilan karena jabatannya sebagai Ketua Umum PPI Taiwan dengan persetujuan Pimpinan Bamus, sebagaimana dimaksud pada ART pasal 18 ayat (4).

(3)  Pengurus PPI Taiwan yang merangkap jabatan di organisasi Indonesia lainnya di Taiwan sebelum masuk ke dalam kepengurusan PPI Taiwan masa jabatan aktif, wajib meminta izin kepada Ketua Umum PPI Taiwan.

(4)  Pengurus PPI Taiwan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) yang ingin merangkap jabatan non strategis di organisasi Indonesia lainnya di Taiwan saat masih menjabat di dalam kepengurusan PPI Taiwan masa jabatan aktif, wajib meminta izin kepada Ketua Umum PPI Taiwan.

(5)  Pengurus PPI Taiwan yang ikut serta di dalam kegiatan organisasi lain harus selalu mengutamakan tugasnya sebagai Pengurus PPI Taiwan.

(6)  Ketua Umum PPI Taiwan dapat mengirimkan salah seorang pengurus ke dalam kepengurusan Banom sebagai perwakilan PPI Taiwan di dalam Banom.

(7)  Pengurus yang dimaksud pada ayat (6) diwajibkan untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota PPI Taiwan dan pengurus Banom.

 

BAB VII

RAHASIA

 

Pasal 16

RAHASIA

 

Bamus dan Pengurus wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat dan/atau musyawarah yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

 

BAB VIII

SANKSI DAN REHABILITASI

 

Pasal 17

SANKSI

 

(1)       Sanksi dibuat secara bersama oleh Bamus dan Pengurus, serta ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus dan/atau Ketua Bamus.

(2)       Ketua Umum dan Pengurus Harian PPI Taiwan atas pertimbangan bersama, berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu, terhadap semua pengurus PPI Taiwan tanpa terkecuali apabila terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, tata tertib dan/atau kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan masukan rekomendasi.

(3)       Pimpinan dan Ketua Komisi Bamus atas pertimbangan bersama, berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu, terhadap semua anggota Bamus tanpa terkecuali apabila terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, tata tertib dan/atau kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan masukan rekomendasi.

(4)       Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap AD/ART, tata tertib, dan/atau kode etik, maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa:

(a)  Peringatan yang bersifat lisan;

(b)  Peringatan keras yang bersifat tertulis; atau

(c)  Pencabutan status kepengurusan dalam Bamus atau Kepengurusan PPI Taiwan.

(5)       Pelanggaran terhadap AD/ART, tata tertib, dan/atau kode etik PPI Taiwan dapat diberikan sanksi berupa Surat Peringatan dari Ketua Umum Pengurus dan/atau Ketua Bamus PPI Taiwan, jika peringatan yang bersifat lisan tidak dipenuhi.

(6)       Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Ketua kestrukturan dimana anggota yang berada tersebut menjabat.

(7)       Jika setelah Peringatan Lisan seperti pada ayat (4) diberikan sekali, pelanggar masih melakukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan Tertulis, dan jika setelah mendapat peringatan tertulis masih melanggar, maka anggota yang bersangkutan dikeluarkan dari Bamus atau Kepengurusan PPI Taiwan sebagaimana aturannya termaktub dalam ART pasal 10 ayat (4).

(8)       Pencabutan stautusnya sebagai Bamus atau Pengurus PPI Taiwan dapat dilakukan oleh Ketua Bamus dan/atau Ketua Umum PPI Taiwan, apabila anggota Bamus atau Pengurus PPI Taiwan terkait melakukan kesalahan sebagai berikut :

(a)  Melanggar AD/ART, kode etik, dan/atau tata tertib PPI Taiwan yang menimbulkan kerugian baik material maupun moral bagi PPI Taiwan;

(b)  Mencemarkan nama baik sesama anggota atau organisasi lain atau mahasiswa dengan alasan apapun.

(c)  Menyalahgunakan jabatan atau mengatasnamakan PPI Taiwan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi.

(d)  Perbuatan–perbuatan bentuk lain yang dapat merugikan PPI Taiwan dalam artian yang luas.

(9)       Anggota yang menerima sanksi pencabutan status sebagai Bamus atau Pengurus PPI Taiwan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (7) berhak untuk melakukan pembelaan di dalam Rapat Paripurna PPI Taiwan.

(10)    Dalam kasus dimana terjadi pencabutan status di dalam struktur organisasi Bamus atau Pengurus PPI Taiwan, maka Ketua organisasi terkait berhak mengangkat anggota baru untuk menempati kekosongan jabatan.

 

Pasal 18

REHABILITASI

 

(1)  Apabila anggota Bamus atau Pengurus PPI Taiwan yang melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud pada pasal 17 ayat (3), dapat membuktikan ketidakbersalahannya dalam Rapat Paripurna PPI Taiwan seperti yang dimaksud pada pasal 17 ayat (9), maka akan direhabilitasi nama serta posisinya di dalam struktur organisasi PPI Taiwan.

(2)  Rehabilitasi dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Pimpinan Bamus dan/atau Ketua Umum PPI Taiwan.

 

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 19

KETENTUAN PERUBAHAN

 

(1)  Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Bamus dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik PPI Taiwan.

(2)  Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Ketua Bamus PPI Taiwan, dengan disertai daftar nama, asal universitas, nomor mahasiswa dan tanda tangan pengusul serta nama, dan selanjutnya diumumkan dalam Sidang Istimewa Bamus PPI Taiwan.

(3)  Keputusan untuk merubah Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat di dalam Rapat Terbatas Bamus.

(4)  Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Bamus yang hadir.

 

Pasal 20

PENUTUP

 

(1)  Kode etik ini merupakan rujukan bersama dan dapat ditinjau serta dirubah setiap saat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kondisi PPI Taiwan.

(2)  Peraturan dan ketetapan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART, tata tertib, dan kode etik.

(3)  Segala hal yang belum tercakup dalam kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

(4)  Kode etik PPI Taiwan pertama kali dibuat dan disahkan oleh Bamus di Chung Yuan Christian University, Zhongli District, Taoyuan City pada tanggal 9 Oktober 2016.

 

 

Ditetapkan dan disahkan diZhongli District, Taoyuan City, Taiwan ROC

Pada hari Minggu, 9 Oktober 2016

Pukul 16.18 Waktu Taiwan

 

 

 

 

Go to top